D.      MASA ORDE BARU ( 1966-1998)

Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintah Suharto di Indonesia. Lahirnya orde baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah sebelas maret 1966.

1.       Perkembangan Politik

a.       Supersemar

Pasca penumpasan G 30 S/PKI penyelesaian politik terhadapa peristiwa ini belum benar-benar berhasil. Keadaan ekonomi terus memburuk. Pemuda dan mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut penyelesaian tuntas G 30 S/PKI dan perbaikan ekonomi. Pada tanggal 12 januari 1966 mereka mengajukan TRITURA (Tiga tuntutan Rakyat) yang isinya:

1. Bubarkan PKI
2. Bersihkan cabinet Dwikora dari unsur-unsir G 30 S/PKI
3. Turunkan harga

Tuntutan ini tidak dipenuhi. Kabinet Dwikora diganti menjadi 100 menteri. Dan ini tidak memuaskan rakyat karena masih terdapat tokoh-tokoh yang terlibat G 30 S/PKI. Para pemuda kembali turun ke jalan dan bentrok dengan pasukan Cakrabirawa yang mengakibatkan gurgurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim.

Untuk memulihkan keamanan tanggal 11 Maret 1966 presiden Sukarno mengeluarkan surat perintah sebelas maret (SUPERSEMAR) kepada Letjen Soeharto. Isi supersemar adalah pemberian mandat kepada letjen Soeharto selaku panglima AD dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah.

 

b.      Penataan Stabilitas Politik.

Pada tanggal 12 Maret 1967 Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai presiden. Kemudian tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkan sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru.  Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain:

1). Pemulihan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Pemulihan politik luar negeri Indonesia ditetapkan dengan ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang kebijakan politik luar negeri RI Bebas Aktif.

2). Pemulihan hubungan dengan Malaysia

Dengan mengadakan perundingan Bangkok 29 Mei – 1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanian Bangkok. Selanjutnya tanggal 11 agustus 1966 ditandatangani persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta. Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam malik dari tim Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia.

3). Kembali menjadi anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota. Kembalinya Indonesia menjadi anggota disambut baik oleh PBB. Hal ini ditunjukan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

4). Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN

Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya.

 

c.       Penyederhanaan Partai Politik.

Pada masa orde baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (Fusi) partai-partai politik menjadi 3 kekuatan social politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak di dasarkan pada kesamaan ideology, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan social politik itu adalah sebagai berikut:

1. PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
2.  PDI (Partai Demokrasi Indonesia)
3. Golkar (Golongan Karya)

 

d.      Pemilihan Umum

Selama orde baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan orde baru, golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru adalah aparat pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

e.      Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4)

Pada tanggal 12 April 1976, presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetia Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama terhada Pancasila dan UUD 1945.

f.        Dwi Fungsi ABRI

Dwi Fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi sebagai kekuatan social yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dengan peran ganda ini, ABRI di izinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, Dwi Fungsi ABRI mulai dihapuskan.

 

2.       Perkembangan Ekonomi

Pada awal masa orde baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.

a.    Program Jangka Pendek

Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilitas dan rehabilitasi ekonomi. Stabilitasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik, hingga pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang.

b.    Program Jangka panjang

Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan Rencana pembangunan jangka panjang (25 Tahun). Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodeik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

 

3.    Kehidupan Masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru

a.    Kehidupan Sosial

Pada masa orde baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Dua hal ini menjadi factor pendorong keberhasilan pemerintah Orde baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa orde baru antara lain adalah sebagai berikut:

1. Transmigrasi yaitu suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di wilayah NKRI.
2. Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program KB dilaksanakan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk.
3. Puskesmas dan Posyandu,  puskesmas mulai dibangun sejak ditetapkannya konsep Puskesmas dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Adapun posyandu mulai didirikan pada tahun 1984.

 

b.    Pendidikan

Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa orde baru diantaranya untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan.  Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah orde baru melaksanakan program-program berikut:

1.  Inpres (Instruksi presiden) pendidikan Dasar.
2.  Program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978
3. Program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984
4. Program gerakan orang tua asuh (GNOTA)

 

c.     Kebudayaan

Pada masa orde baru usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan dan kesatuan nasional. Dan inventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum.

Setelah membaca materi diatas jawablah pertanyaan berikut:

1. Jelaskan peristiwa yang menandai lahirnya Orde Baru?
2. Sebutkan isi Tritura?
3. Apa yang dimaksud dengan Eka Prasetia Pancakarsa?