C. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)

 

Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu system pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala Negara. Pada saat itu jabatan kepala Negara dijabat oleh presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.

1.       Perkembangan politik

a.         Dekrit presiden 5 Juli 1959

Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Selain itu, dewan konstituante hasil pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya menyusun UUD baru bagi Indonesia. Pada tanggal 5 juli 1959 presiden Sukarno mengeluarkan dekrit yang isinya:

1.  Menetapkan pembubaran konstituante
2. Menetapkan UUD 1945 sebagai UUD dan tidak berlakunya UUDS 195
3.  Pembentukan MPRS.

b.        Penyimpangan terhadap UUD 1945

Demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali  kehidupan politik dan pemerintahan dengan kembali melaksanakan UUD 1945. Namun pada kenyataannya justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Bentuk penyimpangannya sebagai berikut:

1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara) , seharusnya dipilih melalui pemilu.
2. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Seharusnya DPR dan Presiden setara.
3. Pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu.

 

c.         Kekuatan Politik Nasional

Pada masa demokrasi terpimpin kekuatan politik terpusat pada 3 kekuatan politik yaitu:

1. Presiden Soekarno
2.  Partai Komunis Indonesia (PKI)
3. TNI Angkatan Darat

Partai politik yang lain tidak mempunyai peran besar dan cenderung ditekan dan dibubarkan jika dianggap bertolak belakang dengan pemerintah.

 

d.        Politik Luar Negeri

Berdasarkan UUD 1945 politik luar negeri Indonesia adalah Bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak salah satu blok baik blok barat maupun blok timur. Namun pada demokrasi terpimpin Indonesia cenderung condong ke blok timur yaitu Negara-negara Komunis seperti: Uni Soviet, China, Kamboja, Vietnam dan Korea Utara.

1)      Oldefo dan Nefo

Oldefo ( The Old established Force) adalah sebutan untuk Negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya.

Nefo ( The New Emerging Forces) adalah sebutan untuk negara-negara baru khususnya Negara-negara sosialis. Pada masa demokrasi terpimpin Indonesia cenderung menjalin kerjasama dengan Negara-negara Nefo yang mempersempit ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional dan terkesan memihak blok social/Komunis.

2)      Politik mercusuar

Merupakan politik dengan anggapan Indonesia merupakan Mercusuar yang menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Dengan menyelenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang membutuhkan biaya sangat besar diantaranya: penyelenggaraan Ganefo (Games of the new emerging forces), pembangunan komplek olahraga senayan dan pembangunan monument nasional (Monas)

3)      Indonesia dalam gerakan Non - Blok.

Dalam KAA di Bandung tahun 1955 muncul gagasan gerakan Non Blok, untuk menyikapi persaingan antara Blok barat (AS) dan blok Timur (Uni soviet) dengan tujuan:

• Menentang imperialism dan kolonialisme
• Menyelesaikan sengketa secara damai
• Mengusahakan pengembangan social ekonomi agar tidak dikuasai negara maju
• Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan AS dan Uni Soviet.

4)      Konfrontasi dengan Malaysia

Ini berawal dari keinginan federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, sabah dan serawak ke dalam federasi Malaysia. Rencana ini mendapat tentangan dari Indonesia dan Filipina karena dianggap sebagai proyek Neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatis Indonesia-Malaysia putus. Dan tanggal 3 Mei 1964 presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat) yang isinya:

1.  Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan Negara boneka Malaysia.

Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pencalonan ini mendapat reaksi keras dari presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Januari 1965 Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB, dengan spontan presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB.

5)      Pembebasan Irian Barat

Sesuai KMB, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Namun pada kenyataannya lebih dari satu tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda, namun tidak berhasil. Akhirnya menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap belanda, antara lain:

• Tahun 1965 Indonesia secar sepihak membatalkan hasil KMB dan secara otomatis membubarkan uni Indonesia-belanda melalui UU no. 13 tahun 1956 tanggal 3 Mei 1956.
• Pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan secara sepihak hubungan diplomatik dengan Belanda dan mengusir semua warga Belanda di Indonesia dan memanggil duta besar Indonesia di Belanda.
• Pembentukan provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu (Tidore).

Puncak konfrontasi Indonesia-Belanda terjadi saat presiden Soekarno mengumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isinya:

1. Gagalkan pembentukan Negara boneka papua buatan Belanda
2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan Bangsa.

Untuk melaksanakan trikora tanggal 2 Januari 1962 mengeluakan keputusan no. 1 tahun 1962 dan melakukan operasi militer dan berhasil. Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Indonesia belanda di New York yang dikenal dengan perjanjian New York yang isinya:

1. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada tanggal 1 Oktober 1962
2. Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui UNTEA (United Nations temporary Executive Authoroty) yang dibentuk PBB
3.  Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia.
4. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan Pepera (Penentuan pendapat Rakyat) di Irian Barat.

Berdasarkan hasil pepera tahun1969 memutuskan Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia.

6)    Peristiwa G 30 S/PKI 1965

Peristiwa ini terjadi tanggal 30 September 1965 di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Mereka mengumumkan adanya isu dewan jendral yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah.  Gerakan ini ditumpas oleh Jenderal Soeharto.

 

2.       Perkembangan Ekonomi

Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak demokrasi parlementer. Langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki ekonomi berupa:

a.    Pembentukan Dewan perancang Nasional (Depernas)

Dewan ini bertugas menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dibentuk tanggal 15 Agustus 1959. Dan pada tahun 1963 diganti menjadi Bappenas (Badan perancang pembangunan Nasional).

b.    Devaluasi mata uang rupiah.

Devaluasi adalah menurunkan nilai mata uang Rp.1.000 dan Rp. 500 menjadi Rp. 100 dan Rp. 50. Tujuannya untuk mengurangi banyaknya mata uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian Negara.

c.     Deklarasi Ekonomi

Tanggal 28 Maret 1963 presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi (Dekon) di Jakarta. Tujuannya untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Upaya ini tidak berhasil kondisi ekonomi malah memburuk karena membengkaknya anggaran akibat pembangunan proyek-proyek mersusuar. Harga barang-barang naik yang menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat).

 

3.       Kehidupan Masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin

a.  Kehidupan social

Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik. Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) yang diciptakan presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI. Melalui Nasakom PKI berupaya agar seluruh aspek masyarakat dibawah dominasi politiknya.

b. Pendidikan

Pada tahun 1950 jumlah murid sekolah meningkat dan sebagian besar mengharapkan jadi mahasiswa. Pemerintah mendirikan universitas disetiap ibukota provinsi dan menambah jumlah fakultas.  Pada tahun 1962 sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Adanya mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat di SMP dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas II yang dibagi menjadi kelas budaya, social dan ilmu alam. Pada tahun 1960 muncul masalah yang disebabkan oleh PKI untuk menguasai PGRI.

c. Kebudayaan

Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik seperti: lembaga kesenian Rakyat (Lekra) milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga seni-Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik Nahdatul Ulama dan Himpunan Budayawan Islam miik Masyumi. PKI berusaha untuk mendominasi namun dtentang keras oleh para seniman dan budayawan. Mereka memproklamaskan Manifesto kebudayaan (Manikebu) dan mendapat kecaman keras dari Lekra. Presiden Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu, akibatnya tidak sampai satu tahun Manikebu dilarang pemerintah.

Setelah membaca materi di atas. jawablah pertanyaan berikut, kerjakan dibuku catatan. ini bagian dari ujian Praktek untuk IPS.

1. Apa yang dimaksud dengan masa demokrasi terpimpin?
2. Sebutkan isi dekrit presiden 5 Juli 1959?
3. Bagaimana usaha pemerintah untuk pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda?
4. Jelaskan latar belakang terjadinya G 30 S/PKI?